Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Membangun Infrastruktur Publik Berkelanjutan

Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Membangun Infrastruktur Publik Berkelanjutan

Jakarta, (09/07) – Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengadakan Rapat Anggota yang diselenggarakan secara virtual pada 9 Juli 2021. Pembahasan dalam Rapat tahunan ini terkait kegiatan dan laporan keuangan ATI di tahun buku 2020 serta adanya perubahan susunan pengurus, juga membahas mengenai berbagai progres kegiatan ATI di tahun ini. Ketua Umum ATI, Subakti Syukur membuka rapat yang diikuti oleh 55 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai anggota ATI dan para holding.

Dalam sambutannya, Ketua Umum ATI menyampaikan bahwa “Ketidakpastian ekonomi ditengah pandemi Covid-19 membuat berbagai pihak harus saling bersinergi dan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, oleh karenanya ATI terus mengedepankan kontinuitas proses pembangunan dan layanan jalan tol guna mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dengan layanan terbaik bagi pengguna jalan tol. Untuk mencapai itu sangat diperlukan kondisi iklim investasi yang kondusif dan kepastian usaha”.

Sebagai asosiasi profesional yang mewadahi seluruh BUJT di Indonesia, keberadaan ATI juga diharapkan dapat ikut bersinergi dalam upaya meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan usaha jalan tol bagi masyarakat, serta meningkatkan peran serta seluruh anggota menjadi bagian dari stakeholder pembangunan Indonesia, terutama dalam menciptakan konektivitas nasional. Dalam sesi diskusi interaktif yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ATI Krist Ade Sudiyono, membahas mengenai tindak lanjut isu-isu strategis yang sangat berpengaruh panjang pada kesinambungan bisnis jalan tol dan iklim investasi, diantaranya terkait rencana Pemerintah untuk menerapkan pemanfaatan teknologi nirhenti berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF). Dalam kesempatan itu Sekjen ATI menyampaikan bahwa “ATI memiliki visi yang sama dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol khususnya yang terkait dengan modernisasi sistem transaksi jalan tol melalui pemanfaatan teknologi electronic toll collection. Tentunya sistem yang akan diterapkan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan cepat, aman, mudah dan sederhana (dari sisi pengguna jalan tol), serta mendukung efektivitas operasional, akurasi dan keamanan data juga memberikan nilai tambah nyata kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)”. “Oleh karenanya rencana Pemerintah dalam menerapkan MLFF ini harus memenuhi standar layanan dan kesesuaian dengan kondisi jalan tol di Indonesia yang didukung kesiapan regulasi yang memadai” tambahnya.

Tak hanya itu dalam diskusi, ATI juga diharapkan dapat mendorong seluruh anggotanya untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, sebagai upaya untuk menggerakkan bisnis industri jalan tol kepada BUMN ataupun sektor swasta dengan adanya kerjasama baik dengan Pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan tol. Fokus pembahasan lain mengenai tantangan dan peluang bisnis serta investasi sektor jalan tol di tengah Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendanaan proyek pembangunan dan pengoperasian jalan tol. Sehingga BUJT perlu menjaga kesinambungan bisnis jalan tol termasuk pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah yang seimbang. Diantaranya terus memonitor dan mengawal agar terwujudnya percepatan dana talangan dan Badan Layanan Umum. Juga perlunya kepastian akan hak BUJT dalam pemanfaatan Right of Way (ROW) dan pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP/TIK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pengusahaan jalan tol.

Pandemi memang belum berakhir dan industri jalan tol bergerak sangat dinamis, oleh karenanya ATI dan seluruh anggotanya berkomitmen untuk berupaya maksimal melanjutkan proses pembangunan dan mengoperasikan jalan tol ini dengan baik, berikhtiar membangun negeri.